Yusnar Yusuf : Pemerintah Jangan Pura-Pura..

Beberapa ulama perwakilan dari beberapa ormas Islam bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, para ulama dan Presiden Jokowi membahas perihal aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 kemarin.

Yusnar Yusuf dari ormas Jam'iyatul Washliyah sebagai juru bicara perwakilan ormas yang diundang ini mengatakan, dalam kesempatan itu para ulama menjelaskan soal aksi unjuk rasa tersebut. Dikatakan kepada Presiden Jokowi bahwa aksi tersebut merupakan kekuatan kalbu dari umat Islam.

"Yang menarik ketika Pak Presiden menyampaikan pada 4 November 'demonstrasi'. Kami menyebutkan bukan demonstrasi, tapi menunjukkan Islam itu damai, sehingga ratusan ribu umat Islam yang hadir itu adalah sesuatu yang tidak digerakkan sebetulnya para ormas dan sebagainya," ujar Yusnar usai pertemuan dengan Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Yusnar mengatakan, para ulama ingin menyampaikan pesan bahwa umat Islam Indonesia merupakan umat Islam terbesar di dunia.

"Kita hanya beritahu ada sesuatu yang harus kita lakukan, perlu beri tahu ke pemerintah. Bahwa umat islam di Indonesia terbesar di dunia. Umat Islam itu memiliki kekuatan kalbu yang luar biasa," katanya.

"Kalau sudah kalbu yang bicara maka digerakkan secara otomatis untuk datang ke tempat di mana sebetulnya berkumpul. Untuk menunjukkan bahwa kita lakukan sesuatu demonstrasi damai, menunjukkan itu Islam sejuk, rahmat lil alamin. Maka tidak terjadi yang disebut perbuatan anarki," tambahnya.

Dikatakan Yusnar, Presiden Jokowi mengapresiasi apa yang disampaikan oleh para ulama. Sikap itu juga dibalas sama oleh para ulama.

"Bapak Presiden appreciate itu dan tentunya kami juga appreciate kepada Presiden Indonesia sebenarnya yang telah meminta kami datang ke tempat ini untuk berkomunikasi bagaimana sebenarnya untuk menenangkan umat, bagaimana sebenarnya berkomunikasi langsung dengan umat melalui ormas Islam," kata Yusnar.

"Kami bersiap saja untuk bisa menenangkan umat Islam dengan sesuatu yang harus didengarkan pemerintah. Bahwa permintaan kami adalah bagaimana seseorang yang telah melakukan, yang disebut MUI melakukan penistaan agama diproses hukum benar, secara hukum adil jangan pura-pura. Ini kami sampaikan secara gamblang dan terbuka kepada Pak Presiden. Dan Pak Presiden bisa melakukan itu," tambahnya.